JATIMTERBARU.COM, SIDOARJO – Bupati Sidoarjo H. Subandi meminta seluruh usulan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD mengutamakan kebutuhan masyarakat dan mendukung prioritas pembangunan daerah. Ia juga menekankan pentingnya kepatuhan terhadap regulasi serta kesesuaian usulan dengan kemampuan keuangan daerah.
Subandi menyampaikan arahan tersebut saat membuka Sosialisasi Tata Kelola Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Sidoarjo di Sun Hotel Sidoarjo, Senin (19/10/2026). Forum ini menjadi ruang koordinasi bagi pemerintah daerah dan DPRD untuk memperkuat kualitas perencanaan pembangunan.
Menurut Subandi, aspirasi masyarakat melalui Pokir perlu mendapat perhatian serius. Namun, setiap usulan harus melalui proses penelaahan agar sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah, skala prioritas, dan kapasitas anggaran.
Sinkronisasi Pokir dengan Prioritas Pembangunan
Subandi menilai kesamaan pemahaman antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam mengelola usulan Pokir. Koordinasi yang baik akan membantu pemerintah memastikan setiap program memiliki arah yang jelas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Kita ingin menyamakan persepsi antara eksekutif dan legislatif. Harapannya, seluruh usulan pokok-pokok pikiran DPRD dapat dikelola dengan baik, sesuai regulasi, dan benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat Kabupaten Sidoarjo,” ujar Subandi.
Ia juga menyoroti pentingnya penggunaan kamus usulan sebagai acuan dalam proses perencanaan. Instrumen tersebut membantu menyelaraskan aspirasi anggota DPRD dengan visi dan misi kepala daerah serta agenda pembangunan Kabupaten Sidoarjo.
Karena itu, Subandi mendorong perangkat daerah dan DPRD memperkuat komunikasi sejak tahap pengajuan usulan. Pendampingan yang memadai juga diperlukan agar setiap aspirasi dapat dipahami, ditelaah, dan diproses sesuai ketentuan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
Transparansi dan Akuntabilitas Jadi Perhatian
Dalam kesempatan tersebut, Subandi meminta seluruh perangkat daerah menindaklanjuti hasil sosialisasi sesuai tugas dan kewenangan masing-masing. Ia berharap koordinasi yang berkelanjutan dapat mencegah ketidaksesuaian antara usulan, perencanaan, dan penganggaran.
Selain meningkatkan kualitas tata kelola, sinergi eksekutif dan legislatif juga diharapkan memperkuat efektivitas program pembangunan. Pemerintah daerah perlu mengarahkan belanja secara terukur agar manfaatnya menjangkau masyarakat yang membutuhkan.
Subandi turut menempatkan penurunan angka kemiskinan dan pengangguran sebagai bagian dari tujuan pembangunan. Oleh sebab itu, setiap usulan perlu mempertimbangkan dampak program terhadap kesejahteraan warga, bukan sekadar memenuhi daftar aspirasi.
Bappeda Perkuat Proses Penelaahan Usulan
Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Sidoarjo sekaligus Kepala Bappeda, M. Ainur Rahman, menjelaskan bahwa sosialisasi tersebut membahas tata kelola Pokir secara menyeluruh. Pembahasan mencakup penelaahan aspirasi hingga integrasinya dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah.
Ainur menegaskan bahwa koordinasi antara legislatif dan eksekutif diperlukan untuk menjaga konsistensi proses tersebut. Dengan pemahaman yang sama, seluruh pihak dapat menjalankan mekanisme pengusulan secara lebih tertib dan terukur.
“Melalui sosialisasi ini, kami berharap terbangun kesamaan persepsi dan koordinasi antara legislatif dan eksekutif. Sehingga, pengelolaan pokok-pokok pikiran DPRD berjalan transparan, akuntabel, serta selaras dengan kebutuhan masyarakat, prioritas pembangunan, dan kemampuan keuangan daerah,” ujar Ainur.
Kegiatan yang digelar Bappeda Kabupaten Sidoarjo itu turut dihadiri Ketua DPRD Sidoarjo H. Abdillah Nasih, jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), pimpinan dan anggota DPRD, serta kepala perangkat daerah.
Auditor Ahli Madya Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Wiratmoko, hadir sebagai narasumber untuk memberikan materi terkait tata kelola Pokir DPRD.
Aspirasi Masyarakat Harus Berujung pada Manfaat
Melalui sosialisasi ini, Pemkab Sidoarjo mendorong proses pengusulan Pokir yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi. Pemerintah juga ingin memastikan setiap aspirasi mendapat penilaian berdasarkan kebutuhan masyarakat dan prioritas pembangunan.
Dengan mekanisme yang tertib serta koordinasi yang kuat, usulan DPRD diharapkan dapat terintegrasi secara tepat dalam perencanaan daerah. Pada akhirnya, Pokir tidak hanya menjadi saluran aspirasi, tetapi juga instrumen pembangunan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Sidoarjo.
