JATIMTERBARU.COM, MALANG – Langkah penyegaran dan penguatan roda birokrasi di lingkungan Pemerintah Kota Malang kembali bergulir. Bertempat di Gedung Sidang Balaikota, Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, secara resmi memimpin upacara pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan bagi para Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada Jumat (31/7/2026).
Prosesi yang berlangsung khidmat ini menandai fase baru dalam akselerasi pelayanan publik di Kota Malang. Diselimuti suasana religius dan penuh komitmen, para pejabat yang dilantik mengucapkan sumpah jabatan dengan didampingi rohaniwan, menegaskan loyalitas mutlak terhadap bangsa, negara, Pancasila, serta UUD 1945.
“Saya percaya bahwa Saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, bersama kita,” tegas Wahyu Hidayat dalam amanatnya, memberikan suntikan optimisme sekaligus pengingat akan besarnya amanah yang harus dipikul.
Sebagai manifestasi nyata terhadap tata kelola pemerintahan yang bersih (good governance), prosesi dilanjutkan dengan pembacaan dan penandatanganan Pakta Integritas secara kolektif. Melalui pakta tersebut, para pejabat dengan tegas menyatakan kesiapan bersikap proaktif dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN), serta menolak segala bentuk suap, gratifikasi, maupun benturan kepentingan.
Salah satu poin krusial yang memberi bobot tersendiri dalam pakta ini adalah klausul pertanggungjawaban kinerja. Para pejabat menyatakan kesediaannya untuk mengundurkan diri secara terhormat apabila dalam kurun waktu satu tahun masa jabatan, mereka tidak mampu mencapai target kinerja yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah.
Penandatanganan berita acara pengambilan sumpah jabatan secara simbolis diwakili oleh Doni Sandito Widoyoko, S.S.T.P., M.Si., yang dirangkaikan dengan serah terima jabatan (sertijab) serta penyerahan dokumen memori jabatan dari pejabat lama. Estafet kepemimpinan ini diharapkan mampu membawa inovasi baru tanpa memutus keberlanjutan program yang telah berjalan baik.
Pelantikan kali ini membawa transformasi signifikan dalam tata kelola kepegawaian Pemkot Malang. Dalam arahan strategisnya, Wali Kota menegaskan bahwa proses penempatan jabatan saat ini tidak lagi mengandalkan mekanisme seleksi terbuka konvensional.
Sebagai gantinya, Pemkot Malang kini resmi beralih menggunakan Sistem Manajemen Talenta, sebuah langkah yang telah mengantongi persetujuan resmi dari Kepala BKN melalui Surat Nomor 381 Tahun 2026.
Melalui pendekatan berbasis objektivitas dan rekam jejak ini, setiap posisi diisi berdasarkan hasil pemetaan kinerja serta potensi riil aparatur, mereduksi pertimbangan administratif yang kaku maupun subjektivitas.
Penataan birokrasi ini dipastikan akan terus berlanjut. Pada bulan Agustus ini, Pemkot Malang berencana membentuk komite bersama untuk menyusun dan mengisi kekosongan jabatan di tingkat eselon III dan eselon IV. Proses tersebut nantinya akan mengandalkan instrumen pemetaan sembilan kotak (*nine-box matrix*) manajemen talenta guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang berkelas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Berikut adalah jajaran pejabat yang menempati posisi baru dalam struktur Pemerintahan Kota Malang:
Erik Setyo Santoso – Asisten Administrasi Umum
Donny Sandito – Asisten Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat
Zulkifli Amrizal – Staf Ahli Bidang Hukum, Pemerintahan, dan Politik
Baihaqi – Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD)
Nur Rahman Wijaya – Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol)
Heru Mulyono – Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD)
Nur Widianto – Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo)
Husnul Ma’arif – Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes)
Suwarjana – Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud)
Prayitno – Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)
Dwi Rahayu – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)
Arif Tri Sastyawan – Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata (Disporapar)
Sailendra – Kepala Dinas Sosial (Dinsos)
Subkhan – Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM)
