JATIMTERBARU.COM, MALANG – Wali Kota Malang, Wahyu Hidayat, mengambil langkah untuk memperkuat kinerja birokrasi dengan melantik 176 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Malang. Prosesi pelantikan berlangsung di Islamic Center Kota Malang dan menyasar sejumlah posisi yang membutuhkan pengisian untuk mendukung kelancaran pemerintahan.
Pelantikan tersebut berlangsung dengan persiapan yang relatif singkat. Undangan beserta surat keputusan (SK) baru beredar pada pagi hari menjelang acara. Meski demikian, seluruh pejabat yang tercantum dalam daftar pelantikan hadir mengikuti prosesi.
Pengisian jabatan ini menjadi bagian dari upaya Pemkot Malang untuk memperkuat organisasi perangkat daerah. Pemerintah kota juga menaruh perhatian pada posisi yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat, terutama di tingkat kelurahan.
Kelurahan Menjadi Prioritas Pengisian Jabatan
Dari total 176 pejabat yang dilantik, sekitar 60 hingga 70 persen mengisi formasi di lingkungan kelurahan. Penempatan tersebut mencakup jabatan Sekretaris Kelurahan (Seklur) dan Kepala Seksi (Kasi) yang sebelumnya kosong.
Pemkot Malang memprioritaskan pengisian posisi tersebut untuk memperkuat pelaksanaan tugas pemerintahan di tingkat paling dekat dengan warga. Kelengkapan struktur organisasi di kelurahan juga diharapkan membantu lurah mengoordinasikan program kerja secara lebih efektif.
Wahyu menjelaskan bahwa penempatan pejabat di wilayah menjadi salah satu fokus utama dalam pelantikan kali ini.
“Kita fokuskan ini hampir 60 sampai 70 persen ada di kelurahan, untuk mengisi pos yang selama ini kosong dan menunjang kinerja lurah serta pelayanan langsung masyarakat,” ungkap Wahyu seusai pelantikan.
Dengan terpenuhinya sejumlah posisi tersebut, Pemkot Malang berharap koordinasi pemerintahan di tingkat kelurahan berjalan lebih optimal. Selain itu, masyarakat diharapkan memperoleh pelayanan yang lebih efektif melalui pembagian tugas yang jelas.
Pengisian Jabatan Strategis Berlanjut Pekan Depan
Sementara itu, sejumlah jabatan pimpinan tinggi yang masih kosong belum seluruhnya terisi. Posisi yang sementara dijalankan oleh pelaksana tugas (Plt) juga masuk dalam agenda penataan birokrasi berikutnya.
Wahyu menyampaikan bahwa Pemkot Malang berencana melanjutkan proses pengisian jabatan tersebut pada pekan depan. Namun, pemerintah tetap mengutamakan ketepatan dalam menentukan pejabat yang akan mengemban tanggung jawab strategis.
Khusus jabatan pimpinan tinggi pratama, proses seleksi membutuhkan asesmen yang cermat. Tahapan ini penting untuk mengukur kesesuaian kompetensi calon pejabat dengan kebutuhan organisasi dan tanggung jawab jabatan.
Karena itu, pemerintah kota tidak hanya berorientasi pada percepatan pengisian formasi. Pemkot Malang juga perlu memastikan setiap pejabat memiliki kemampuan yang memadai untuk mendorong kinerja perangkat daerah.
Kinerja dan Rekam Jejak Menentukan Jabatan Definitif
Penataan birokrasi turut mencakup penetapan pejabat definitif pada sejumlah posisi strategis, termasuk Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Malang. Wahyu menegaskan bahwa keputusan tersebut harus bertumpu pada evaluasi kinerja yang objektif.
Pemerintah kota mempertimbangkan rekam jejak pejabat saat menjalankan tugas sebagai pelaksana harian (Plh) maupun Plt. Selain itu, penyelesaian agenda penting dan capaian penghargaan di bidang lingkungan menjadi bagian dari bahan penilaian.
Pemkot Malang juga menggunakan hasil evaluasi komite talenta sebagai salah satu pertimbangan. Pendekatan tersebut bertujuan memastikan penempatan pejabat sesuai dengan kapasitas, prestasi, dan kebutuhan organisasi.
Melalui proses ini, Pemkot Malang berupaya membangun tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan profesional. Pengisian jabatan tidak hanya menyelesaikan kekosongan struktur, tetapi juga harus memperkuat kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan program prioritas daerah.
Ke depan, tantangan pemerintah kota terletak pada kemampuan setiap pejabat menerjemahkan tanggung jawabnya menjadi kinerja nyata. Dengan penempatan yang tepat dan evaluasi berkelanjutan, Pemkot Malang diharapkan mampu meningkatkan efektivitas birokrasi sekaligus memberikan pelayanan yang semakin baik kepada masyarakat.
