JATIMTERBARU.COM, MALANG – Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) III Malang memperkuat koordinasi lintas sektor untuk mempercepat pembangunan perumahan dan kawasan permukiman (PKP) di Jawa Timur. Langkah ini menitikberatkan pada sinkronisasi program, efektivitas anggaran, serta peningkatan kualitas lingkungan hunian bagi masyarakat.
Upaya tersebut mengemuka dalam Semiloka Desk Monitoring dan Evaluasi Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Kabupaten/Kota se-Jawa Timur Tahun 2026. Bakorwil III Malang menggelar kegiatan itu di Gedung Arjuno, Kamis (22/10/2026), dengan melibatkan perwakilan perangkat daerah dari berbagai kabupaten dan kota.
Forum ini menghadirkan unsur Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya (DPRKPCK), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), serta Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Para peserta membahas capaian program, kendala pelaksanaan, dan strategi untuk meningkatkan efektivitas pembangunan perumahan di daerah.
Pembangunan Perumahan Membutuhkan Kolaborasi
Kepala Bakorwil III Malang, Asep Kusdinar, menilai pemerintah daerah perlu membangun pola kerja terpadu untuk menjawab tantangan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman. Menurutnya, setiap sektor harus menyelaraskan kebijakan dan program agar pelaksanaannya memberikan hasil yang optimal.
Pembangunan perumahan, lanjutnya, tidak cukup hanya menyediakan bangunan rumah. Pemerintah juga perlu memastikan ketersediaan infrastruktur dasar dan menciptakan lingkungan yang sehat, aman, nyaman, serta berkelanjutan.
“Pembangunan perumahan dan kawasan permukiman bukan hanya persoalan menyediakan rumah, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh lingkungan hunian yang layak, sehat, aman, dan berkelanjutan,” ujar Asep.
Karena itu, ia mendorong setiap perangkat daerah memperkuat komunikasi dan menyelaraskan program sesuai tugas serta kewenangannya. Dengan pendekatan tersebut, pemerintah dapat mengurangi tumpang tindih kegiatan sekaligus mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya daerah.
Evaluasi Harus Menghasilkan Langkah Nyata
Selain memperkuat koordinasi, semiloka tersebut menjadi sarana untuk menilai efektivitas program Pokja PKP. Bakorwil III Malang mendorong pemerintah daerah memanfaatkan hasil monitoring dan evaluasi sebagai dasar untuk memperbaiki perencanaan serta pelaksanaan pembangunan.
Evaluasi perlu mencakup lebih dari sekadar laporan administratif. Pemerintah daerah juga harus mengidentifikasi hambatan di lapangan, mengukur kesenjangan antara target dan realisasi, serta menentukan langkah perbaikan yang sesuai dengan kebutuhan.
Asep menegaskan bahwa proses evaluasi harus menghasilkan rekomendasi yang jelas agar setiap persoalan memperoleh tindak lanjut.
“Monitoring dan evaluasi harus menghasilkan rekomendasi yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Kita perlu mengetahui apa yang sudah berjalan, kendala apa yang masih dihadapi, dan langkah apa yang harus dilakukan bersama,” tegasnya.
Melalui evaluasi yang terarah, pemerintah daerah dapat menetapkan prioritas program secara lebih tepat. Selain itu, hasil evaluasi dapat membantu perangkat daerah menyusun intervensi yang sesuai dengan kondisi wilayah masing-masing.
Sinkronisasi Anggaran dan Kualitas Lingkungan
Pembangunan kawasan permukiman juga berkaitan erat dengan tata ruang, penyediaan infrastruktur dasar, pengelolaan lingkungan hidup, dan kemampuan keuangan daerah. Oleh sebab itu, keterlibatan DPRKPCK, Bapenda, dan DLH menjadi penting dalam menyatukan perspektif serta menentukan prioritas pembangunan.
Dari sisi anggaran, pemerintah daerah perlu mengelola kapasitas fiskal secara terencana. Pemerintah juga dapat menjajaki alternatif pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku untuk mendukung program prioritas.
Sementara itu, aspek lingkungan membutuhkan perhatian sejak tahap perencanaan. Ketersediaan sanitasi, pengelolaan sampah, dan infrastruktur dasar harus berjalan seiring dengan upaya menjaga daya dukung lingkungan.
Pendekatan terpadu tersebut diharapkan mampu mendorong pembangunan permukiman yang tidak hanya memenuhi kebutuhan hunian, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat dalam jangka panjang.
Bakorwil Perkuat Koordinasi Antardaerah
Sebagai penghubung koordinasi kewilayahan, Bakorwil III Malang mendorong komunikasi yang lebih efektif antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota. Peran tersebut penting untuk menyelaraskan kebijakan sekaligus memfasilitasi pembahasan persoalan yang membutuhkan keterlibatan berbagai sektor.
Asep berharap semiloka Pokja PKP 2026 mampu memperkuat kesamaan persepsi dan komitmen seluruh pemangku kepentingan. Dengan demikian, setiap daerah dapat menjalankan program pembangunan berdasarkan prioritas yang terukur dan selaras dengan kebutuhan masyarakat.
“Semangat yang harus kita bangun adalah kolaborasi, bukan berjalan sendiri-sendiri. Ketika perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan program dapat disinergikan, upaya memenuhi kebutuhan perumahan dan meningkatkan kualitas kawasan permukiman akan lebih terarah,” ungkap Asep.
Ia juga menekankan bahwa keberhasilan pembangunan harus terlihat dari manfaat nyata yang masyarakat rasakan. Karena itu, koordinasi lintas sektor perlu berlanjut setelah forum evaluasi berakhir, terutama dalam pelaksanaan rekomendasi dan pemantauan capaian program.
Bakorwil III Malang berharap penguatan koordinasi Pokja PKP dapat meningkatkan efektivitas pelaksanaan program perumahan dan kawasan permukiman di seluruh kabupaten/kota di Jawa Timur. Langkah ini sekaligus diarahkan untuk menyelaraskan pembangunan dengan target pembangunan daerah dan RPJMD Provinsi Jawa Timur 2025–2029.
Melalui sinergi yang konsisten, pemerintah daerah diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap hunian layak, meningkatkan kualitas lingkungan permukiman, serta mendorong pembangunan Jawa Timur yang lebih merata, inklusif, dan berkelanjutan.
