JATIMTERBARU.COM KOTA MALANG – Dewan Kampung Nuswantara (DKN) Malang Raya merilis hasil survei terbaru terkait persepsi publik terhadap rencana operasional Bus Trans Jatim Koridor 2. Hasilnya mengejutkan, sebanyak 90,9 persen masyarakat Malang Raya memberikan dukungan mutlak atas hadirnya moda transportasi umum modern ini.
Rilis survei dan deklarasi dukungan ini digelar bersama 10 Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) serta perwakilan pengemudi angkutan kota (angkot) di Gedung Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Selasa (28/7/2026).
Adapun rute Trans Jatim Koridor 2 ini diproyeksikan bakal menghubungkan Terminal Talangagung Kepanjen – Terminal Hamid Rusdi – Terminal Arjosari.
Mitos Konflik Gugur, Sopir Angkot Siap Jadi Feeder
Pemaparan hasil survei independen tersebut disampaikan langsung oleh Dr. Ir. George da Silva, M.Sos dari Lembaga Analisis Publik dan Otonomi Daerah (LAPODA).
George menyampaikan jika aurvei menggunakan metode Purposive Random Sampling terhadap 750 responden pengguna transportasi umum.
“Hasil survei mencatatkan Tingkat Kepercayaan 95% dengan Margin of Error 3,57%,” ungkapnya.
George menjelaskan bahwa alasan utama tingginya dukungan warga adalah kebutuhan akan armada publik yang aman, terjangkau, dan tepat waktu untuk mengurai kemacetan Malang Raya.
Menariknya, survei ini sekaligus mematahkan kekhawatiran akan timbulnya konflik sosial antara pengemudi angkot dan bus Trans Jatim.
“Dari sampel pengemudi angkot dan ojek online, sebanyak 87,8 persen menilai Trans Jatim tidak berdampak negatif pada pendapatan mereka. Bahkan responden mendukung penuh skema pengalihan angkot menjadi feeder (pengumpan) modern dari pemukiman menuju halte utama,” papar George.
Jaminan Dishub Jatim: Angkot Tidak Dimatikan, Justru Diuntungkan
Menanggapi temuan tersebut, Ketua DKN Achmad Harun Al Rasid menegaskan bahwa skema feeder adalah solusi win-win bagi semua pihak.
“Survei ini membuktikan ketakutan konflik di jalanan itu tidak beralasan. Sopir angkot siap mendukung penuh skema feeder, asalkan kesejahteraan dan pendapatan harian mereka dijamin melalui wadah Koperasi,” ujar Harun.
Dukungan senada disampaikan oleh Kepala UPT P3LLAJ Malang Dishub Jatim, Binsar Siregar. Ia memastikan keberadaan Trans Jatim Koridor 2 tidak akan mematikan mata pencaharian sopir angkot yang ada saat ini.
Belajar dari keberhasilan Koridor 1 di Kota Batu, keberadaan bus Trans Jatim justru mendongkrak jumlah penumpang angkot karena adanya konektivitas jaringan halte.
“Prinsipnya, angkot existing akan difungsikan sebagai feeder. Trans Jatim tidak mengambil penumpang secara point-to-point, melainkan di halte integrasi. Jadi saling menguntungkan,” terang Binsar.
Jika proses negosiasi trayek dan koordinasi berjalan mulus, Dishub Jatim menargetkan Trans Jatim Koridor 2 Malang Raya sudah bisa beroperasi pada Oktober 2026.
Mengawal rencana tersebut, Konsorsium Ormas dan DKN Malang Raya menyampaikan 3 desakan utama kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah se-Malang Raya:
1. Kepastian Payung Hukum Koperasi: Segera terbitkan legalitas dan skema pendanaan yang menjamin pendapatan harian para pengemudi angkot yang beralih menjadi armada *feeder*.
2. Manajemen Rute Bebas Overlapping: Sterilkan kawasan pemukiman dan zona sekolah (seperti Sawojajar, Oro-Oro Dowo, Suhat, Sukun, dan Bumiayu) khusus untuk rute *feeder* agar tidak tumpang tindih dengan koridor bus utama.
3. Sosialisasi & Pendampingan: Buka ruang dialog secara berkelanjutan bersama komunitas pengemudi lokal demi menjamin transisi operasional yang kondusif di lapangan.
