JATIMTERBARU.COM, MALANG – Kondisi memprihatinkan yang menimpa sejumlah fasilitas pendidikan, salah satunya bangunan SDN Klepu yang mengalami kerusakan parah pada bagian atap hingga memaksa para siswa belajar di bawah bayang-bayang ancaman atap roboh, memantik diskusi kritis mengenai arah kebijakan anggaran daerah.
Merespons keresahan masyarakat dan berbagai pertanyaan yang muncul terkait lambatnya realisasi perbaikan sekolah, Anggota DPRD Kabupaten Malang Malang, Zulham Akhmad Mubarrok, memberikan bedah analisis yang mendalam mengenai postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Malang di sektor pendidikan.
Zulham mengungkapkan bahwa secara akumulatif, alokasi anggaran untuk dunia pendidikan di Kabupaten Malang sebenarnya tergolong sangat besar.
Dari total APBD Kabupaten Malang yang mencapai Rp4,3 triliun, sektor pendidikan mendapatkan porsi yang signifikan, yakni sebesar Rp1,5 triliun.
Namun, ia menggarisbawahi adanya miskonsepsi di masyarakat yang menganggap dana tersebut sepenuhnya dapat digunakan untuk pembangunan fisik.
“Masyarakat banyak yang bertanya, mengapa dengan anggaran sedemikian besar, sekolah-sekolah rusak tidak kunjung diperbaiki? Realitas datanya menunjukkan bahwa mayoritas dari Rp1,5 triliun anggaran pendidikan tersebut habis terserap untuk pos belanja rutin,” jelas Zulham Mubarok, Minggu (26/7/2026).
Belanja rutin yang dimaksud mencakup pengeluaran wajib yang tidak bisa dihindari oleh pemerintah daerah, seperti pemenuhan gaji pegawai, tunjangan guru, tambahan penghasilan (tapsil), dan belanja operasional rutin lainnya.
Sementara sisa anggaran yang ada, dialokasikan untuk membiayai program penunjang seperti Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) hingga pembiayaan POP PAUD.
Kondisi tingginya beban belanja rutin ini diperparah oleh besarnya populasi siswa dan lembaga pendidikan di Kabupaten Malang, yang secara otomatis meningkatkan kebutuhan operasional harian.
Zulham politisi muda dari PDIP ini membeberkan data kuantitatif yang menunjukkan ketimpangan antara jumlah bangunan sekolah yang rusak dengan kemampuan keuangan daerah.
Di tingkat Sekolah Dasar (SD) saja, dari total 1.061 sekolah yang ada, tercatat ada 583 gedung sekolah yang masuk dalam kategori rusak berat.
Selain itu, terdapat 80 gedung rusak sedang dan 1.752 gedung dengan status rusak ringan. Kondisi di tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak kalah memprihatinkan.
Dari 97 lembaga SMP, sebanyak 205 bangunan dilaporkan mengalami kerusakan berat. jika diakumulasikan, total bangunan sekolah (SD dan SMP) yang mengalami kerusakan berat di Kabupaten Malang mencapai 788 unit.
Zulham kemudian membuat komparasi kritis dengan proyeksi pembangunan infrastruktur lain, seperti Satuan Pelayanan Baru (SPB-GK) yang berjumlah 258 unit di Kabupaten Malang.
Jika satu unit SPB-GK diasumsikan menelan biaya pembangunan sebesar Rp2 miliar, maka total dana yang berputar di sektor tersebut mencapai Rp500 miliar.
Angka tersebut tentu menjadi kontras jika disandingkan dengan kebutuhan perbaikan total sekolah rusak di Kabupaten Malang yang diestimasikan memerlukan dana hingga Rp1,5 triliun.
Dengan postur APBD yang ada, Zulham mengakui secara objektif bahwa pemerintah daerah tidak akan mampu menyelesaikan masalah ini secara instan sendirian.
Fenomena keterbatasan ruang fiskal untuk pembangunan infrastruktur pendidikan ini pun diakuinya merupakan problem sistemik yang terjadi secara nasional di Indonesia, bukan hanya di Kabupaten Malang.
Kendati dihadapkan pada tantangan finansial yang berat, Zulham membawa kabar optimistis bagi publik Kabupaten Malang.
Ia mengonfirmasi bahwa Pemerintah Kabupaten Malang tidak tinggal diam dan telah menyiapkan langkah intervensi taktis.
Bupati Malang kedapatan telah memberikan komitmen resmi bahwa agenda perbaikan sekolah akan segera dilaksanakan.
Fasilitas pendidikan yang berada dalam kondisi kritis dan terancam roboh, termasuk SDN Klepu 1, dipastikan telah masuk ke dalam dokumen perencanaan dan alokasi anggaran perbaikan APBD Tahun Anggaran 2026.
Pembangunan fisik untuk sekolah-sekolah prioritas tersebut dijadwalkan akan segera berjalan pada tahun ini.
Zulham mengingatkan pentingnya menjaga optimisme publik sembari terus mengawal kebijakan ini bersama-sama.
Langkah taktis ini juga dinilai sejalan dengan instruksi dan pesan dari Presiden agar pemerintah daerah mampu menekan ego sektoral dan memangkas anggaran non-prioritas, demi memastikan keselamatan serta kenyamanan anak-anak generasi penerus bangsa dalam menuntut ilmu.
Berdasarkan data yang dihimpun, volume kerusakan bangunan sekolah di wilayah ini tercatat mencapai 583 unit, ditambah 268 bangunan lain yang juga memerlukan penanganan serius.
Total akumulasi bangunan rusak tersebut hampir menyentuh angka 800 unit.
Sorotan tajam tertuju pada rasio kemampuan fiskal daerah dalam merenovasi ruang kelas jika disandingkan dengan proyeksi pembangunan sarana penunjang lain, seperti Satuan Pelayanan Baru (SPB-GK).
Saat ini, jumlah SPB-GK di Kabupaten Malang tercatat sebanyak 258 unit. Dengan estimasi biaya pembangunan per SPB-GK yang diasumsikan mencapai Rp2 miliar, maka perputaran dana yang dialokasikan untuk sektor tersebut menyedot anggaran hingga kisaran Rp500 miliar.
Rasio angka ini memicu pertanyaan mendasar mengenai kapasitas finansial Pemerintah Daerah dalam menuntaskan problem menahun kerusakan sekolah.
Realitasnya, estimasi kebutuhan total yang menyentuh angka Rp1,5 triliun untuk perbaikan menyeluruh dinilai berada di luar jangkauan APBD saat ini.
Ketidakmampuan fiskal ini tidak terlepas dari postur anggaran daerah yang mayoritas masih terserap untuk kebutuhan rutin, seperti belanja pegawai dan gaji.
Fenomena keterbatasan anggaran ini nyatanya tidak hanya membelenggu Kabupaten Malang, melainkan menjadi refleksi kolektif yang terjadi di berbagai wilayah di Indonesia.
Kendati dihadapkan pada ruang fiskal yang sempit, komitmen perbaikan mulai menunjukkan titik terang.
Pemerintah Kabupaten Malang memastikan bahwa agenda pemulihan fasilitas pendidikan akan segera dieksekusi.
Bupati Malang dilaporkan telah memberikan konfirmasi resmi terkait langkah taktis perbaikan sejumlah sekolah yang masuk dalam kategori kritis.
Salah satu prioritas utama yang menjadi perhatian adalah penanganan SDN Klepu 1, yang kondisi bangunannya dilaporkan telah mendekati ambang roboh.
“SDN Klepu 1 dipastikan telah masuk dalam pos anggaran perbaikan tahun 2026 dan pembangunannya akan segera direalisasikan pada tahun anggaran ini,” tandasnya.
Langkah ini diharapkan menjadi angin segar sekaligus penegasan bahwa pemenuhan hak dasar pendidikan anak-anak di Kabupaten Malang tetap menjadi tanggung jawab bersama.
Di sisi lain, selaras dengan arahan dan pesan Presiden, optimalisasi efisiensi anggaran terus didorong, termasuk memberikan catatan khusus agar alokasi belanja non-prioritas dapat ditekan demi memaksimalkan pembangunan sektor esensial.(*)
