JATIMTERBARU.COM, MALANG – Mulai 1 Agustus 2026, Perum Jasa Tirta I (PJT I) resmi memberlakukan kebijakan baru terkait pembatasan akses di kawasan Bendungan Lahor, Kabupaten Malang.
Seluruh kendaraan roda empat atau lebih dipastikan tidak lagi diperkenankan melintasi jalan di atas puncak bendungan strategis tersebut. Langkah ini diambil sebagai tindakan preventif demi menjaga keselamatan struktur bendungan, memperkuat pengamanan Objek Vital Nasional (Obvitnas), serta menjamin keberlanjutan fungsi infrastruktur sumber daya air.
Sekretaris Perusahaan Perum Jasa Tirta I, Erwando Rachmadi, menegaskan bahwa kebijakan ini bukanlah penutupan kawasan Bendungan Lahor secara total. Pengaturan yang dilakukan murni berfokus pada pembatasan akses kendaraan di atas puncak bendungan.
Langkah strategis ini merupakan tindak lanjut dari Surat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian Pekerjaan Umum Nomor SA.0403-Da/774 tertanggal 12 September 2025. Surat tersebut mengimbau pelarangan jalan umum pada puncak bendungan, mengingat pada prinsipnya area tersebut berfungsi sebagai fasilitas operasional, inspeksi, dan pengamanan, bukan sebagai jalur transportasi publik tereduksi.
“Kebijakan ini bukan diterapkan secara tiba-tiba, melainkan telah melalui proses kajian teknis yang matang, sosialisasi berkala, serta koordinasi erat dengan berbagai pemangku kepentingan. Ini adalah bagian dari upaya kami menjaga keselamatan bendungan dan pengamanan Objek Vital Nasional,” ujar Erwando.
Menjaga Urat Nadi Ketahanan Pangan dan Energi
Sebagai salah satu infrastruktur vital di Jawa Timur, Bendungan Lahor memikul peran yang sangat masif bagi hajat hidup orang banyak. Selama musim kemarau, bendungan ini menjadi tumpuan bagi pengairan lahan pertanian seluas kurang lebih 1.100 hektare. Tidak hanya itu, suplai air dari Bendungan Lahor turut berkontribusi signifikan dalam mendongkrak kapasitas pembangkitan listrik di Waduk Sutami hingga mencapai 35.000 kW. Dari aspek ekologis dan mitigasi bencana, bendungan ini mampu mereduksi debit banjir secara drastis dari 790 meter kubik per detik menjadi hanya 150 meter kubik per detik.
Mengingat usianya yang hampir menginjak setengah abad sejak diresmikan pada tahun 1977, langkah mitigasi dini dinilai menjadi harga mati. Tingginya aktivitas transportasi di atas bendungan dalam beberapa tahun terakhir menuntut adanya pengurangan beban mekanis pada struktur bangunan.
“Kebijakan ini diambil bukan karena kondisi Bendungan Lahor saat ini berbahaya. Justru karena kondisinya masih sangat baik, kami mengambil langkah pencegahan sejak dini. Kami ingin memastikan bendungan ini tetap aman, andal, dan berfungsi optimal hingga 50 bahkan 100 tahun ke depan,” jelas Erwando.
Mereduksi Beban Kendaraan Hingga 42 Persen
Berdasarkan data lalu lintas periode Januari hingga Juni 2026, tercatat rata-rata 6.700 kendaraan melintasi kawasan Bendungan Lahor setiap harinya. Volume tersebut didominasi oleh 3.900 kendaraan roda dua dan 2.800 kendaraan roda empat. Dengan kata lain, kendaraan roda empat menyumbang hampir 42 persen dari total beban lalu lintas di atas puncak bendungan.
Melalui pelarangan ini, beban struktural di atas puncak bendungan diproyeksikan berkurang secara signifikan sebesar 42 persen. Dampak positifnya, risiko kerusakan pada jalan inspeksi serta struktur pendukung bendungan dapat ditekan seminimal mungkin. Di sisi lain, petugas dapat melakukan kegiatan inspeksi, pemeliharaan, dan pengawasan kawasan secara jauh lebih optimal.
Erwando menambahkan bahwa Bendungan Lahor memiliki kapasitas tampung raksasa mencapai 30 juta meter kubik air dan memegang peran krusial dalam sistem tata air Sungai Brantas. Gangguan pada fungsi bendungan di hulu dipastikan akan membawa dampak domino yang merugikan bagi masyarakat di wilayah hilir.
“Yang ingin kami cegah adalah risiko yang dapat menimbulkan kerugian jauh lebih besar bagi masyarakat. Apabila fungsi bendungan terganggu akibat kerusakan yang sebenarnya bisa kita cegah sekarang, dampaknya akan meluas ke sepanjang Daerah Aliran Sungai (DAS) Brantas—mulai dari gangguan irigasi, pasokan air baku, kelistrikan, hingga potensi banjir. Kebijakan ini adalah investasi keselamatan untuk melindungi kepentingan publik yang jauh lebih luas,” tegasnya.
Akses Roda Dua Tetap Dibuka dengan Sistem Tap Kartu gratis
Bagi masyarakat yang kerap memanfaatkan jalur ini, PJT I memastikan mobilitas warga tidak akan lumpuh. Kendaraan roda dua masih diperbolehkan melintas sesuai dengan regulasi yang ditetapkan. Sementara itu, bagi pengendara roda empat yang hendak menuju Malang maupun Blitar, dapat beralih menggunakan jaringan jalan umum yang telah tersedia di sekitar kawasan.
Mulai 1 Agustus 2026, mekanisme perlintasan bagi kendaraan roda dua akan diatur menggunakan sistem menempelkan kartu (tap kartu) pada gerbang pengamanan. Layanan tap kartu ini dipastikan tidak dikenakan biaya atau gratis.
Khusus untuk pelajar, pelaku UMKM, pedagang kecil, serta masyarakat yang bermukim dalam radius 2 kilometer dan terdampak langsung oleh pembangunan bendungan, akses tetap dijamin kemudahannya melalui mekanisme tap kartu atau cukup dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
Sistem pencatatan digital ini diterapkan murni sebagai bagian dari pengelolaan aset negara dan kendali keamanan (security control).
Dengan metode ini, setiap aktivitas kendaraan yang melintas mulai dari waktu hingga identifikasi pengguna dapat terekam secara tertib dan dipantau melalui kamera pengawas (CCTV) serta petugas di lapangan.
PJT I sendiri telah melakukan sosialisasi secara bertahap dalam beberapa bulan terakhir dengan melibatkan pemerintah daerah, aparat penegak hukum, akademisi, serta menyebarluaskan informasi melalui media massa dan platform digital agar masyarakat memiliki waktu adaptasi yang cukup.
“Yang sedang kita lindungi bersama adalah fungsi vital Bendungan Lahor yang menopang ketahanan air, pangan, energi, serta keselamatan jutaan warga di Wilayah Sungai Brantas. Kami mengetuk hati dan mengharapkan dukungan penuh dari masyarakat atas kebijakan ini, sebagai ikhtiar bersama merawat warisan berharga ini untuk generasi sekarang hingga masa depan,” pungkas Erwando.
