JATIMTERBARU.COM, BATU — Pemerintah Kota Batu menyatakan siap menindaklanjuti berbagai pandangan dan catatan DPRD Kota Batu setelah Rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2027 disepakati dalam Rapat Paripurna, Jumat (4/9/2026).
Persetujuan tersebut menjadi pijakan awal bagi Pemkot Batu dan DPRD untuk melanjutkan proses penyusunan APBD 2027.
Pemerintah daerah menyampaikan apresiasi terhadap seluruh masukan fraksi DPRD yang dinilai penting untuk memperkuat kualitas perencanaan dan penganggaran daerah.
Sejumlah perhatian DPRD akan menjadi fokus tindak lanjut, terutama berkaitan dengan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), optimalisasi aset, penguatan kinerja perangkat daerah penghasil, serta pembenahan tata kelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Dalam sektor pendapatan, Pemkot Batu akan memperkuat sistem pendataan dan pengawasan terhadap berbagai potensi pajak daerah.
Sektor akomodasi, termasuk villa dan homestay, menjadi salah satu perhatian untuk memastikan seluruh potensi penerimaan dapat dikelola secara optimal, tertib, dan sesuai ketentuan.
Pemkot Batu juga akan mengevaluasi keberadaan titik parkir di lapangan. Pendataan terhadap titik parkir riil dinilai penting untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sekaligus menutup celah yang berpotensi menimbulkan kebocoran penerimaan daerah.
Di sisi pelayanan publik, pemerintah daerah turut menaruh perhatian pada peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.
Penataan jabatan kepala sekolah yang masih berstatus Pelaksana Tugas (Plt) akan dievaluasi sebagai bagian dari penguatan manajemen pendidikan.
Sementara pada sektor kesehatan dan kesejahteraan, Pemkot Batu akan memperkuat koordinasi serta validasi data masyarakat.
Langkah tersebut diarahkan agar berbagai program pelayanan dan kebijakan sosial dapat diberikan secara lebih tepat sasaran.
Optimalisasi aset daerah yang belum produktif juga masuk dalam agenda tindak lanjut. Pemerintah akan mendorong pemanfaatan aset sekaligus mengembangkan inovasi yang memiliki nilai ekonomi, termasuk memperkuat sektor agrikultur dan fasilitas pendukungnya.
Salah satu yang menjadi perhatian ialah pengembangan Rumah Pemotongan Unggas (RPU). Pengembangan fasilitas tersebut akan dikaji tidak hanya dari sisi pelayanan dan kebutuhan masyarakat, tetapi juga sebagai bagian dari upaya memperluas sumber ekonomi serta meningkatkan potensi pendapatan daerah.
Wali Kota Batu, Nurrohman menegaskan bahwa persetujuan KUA-PPAS 2027 bukan menjadi akhir pembahasan, melainkan tahapan penting menuju penyusunan APBD yang lebih terarah, efektif, transparan, dan akuntabel.
“Seluruh pandangan dan catatan DPRD menjadi masukan penting bagi Pemerintah Kota Batu. Kami akan menindaklanjutinya bersama perangkat daerah terkait agar perencanaan dan penganggaran Tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat serta mampu memperkuat kemandirian fiskal daerah,” ujarnya.
Selanjutnya, Pemkot Batu bersama DPRD akan melanjutkan tahapan penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 sesuai mekanisme dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Proses tersebut diharapkan mampu menghasilkan kebijakan anggaran yang tidak hanya realistis dan akuntabel, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat serta pembangunan Kota Batu yang berkelanjutan.
Sumber Prokopim Pemkot Batu
