JATIMTERBARU.COM, JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) menggelar Forum Koordinasi Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) di Graha Marinir Panti Perwira, Jakarta Pusat, Selasa (1/9/2026).
Mengusung tema “Optimalisasi Peran Humas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam Menghadapi DFK dan Disrupsi Informasi”, forum ini menjadi ruang membangun kesamaan persepsi dan memperkuat koordinasi lintas sektor di tengah derasnya disinformasi, fitnah, dan kebencian.
Membuka forum, Menko Polkam Jenderal TNI (Purn.) Djamari Chaniago menegaskan medan digital kini menjadi arena strategis dalam membentuk opini, cara berpikir, hingga karakter bangsa.
“Medan digital sekarang sangat strategis. Saya ibaratkan sebagai Padang Kurusetra atau medan tempur yang sangat besar. Siapa pun yang menguasainya akan memenangkan pertempuran. Apabila tidak kita kuasai, maka akan dikuasai orang lain dengan tujuan tertentu,” tegasnya.
Ia mengingatkan, narasi negatif, kata kasar, dan konten tidak senonoh di media sosial berpotensi memengaruhi pola pikir masyarakat dalam jangka panjang.
“Media sosial sangat memengaruhi pikiran masyarakat. Apa yang ada di pikiran akan memengaruhi apa yang kita kerjakan, dan apa yang terus kita kerjakan akan membentuk karakter. Jangan sampai karakter bangsa ini berubah menjadi lemah, mudah menyerah, dan pesimis,” ujarnya.
Menurut Menko Polkam, merebut kembali ruang digital yang sudah dikuasai pihak lain membutuhkan upaya, sumber daya, dan anggaran jauh lebih besar. Karena itu koordinasi sejak awal menjadi kunci.
“Padahal kekuatan yang kita miliki sangat besar, maka harus bisa dikoordinasikan dengan baik,” katanya.
Merujuk arahan Presiden Prabowo Subianto soal pemberantasan kejahatan digital dan perlindungan data nasional, Menko Polkam menyebut pengelolaan informasi publik bukan lagi sekadar urusan administrasi komunikasi.
Ini menjadi bagian dari upaya melindungi masyarakat, menjaga kedaulatan digital, dan merawat stabilitas nasional.
Untuk itu, humas kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dituntut bertransformasi. Dari fungsi publikasi, menjadi pengelola komunikasi strategis sekaligus penjaga kepercayaan publik.
“Tidak ada orang lain lagi. Kita sendiri yang harus berjuang bersama-sama menguasai ruang digital untuk mencegah DFK,” pungkasnya.
Forum ini juga menghadirkan pembekalan dari Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI Muhammad Qodari, dan Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya.
Kehadiran narasumber tersebut menjadi bagian dari penguatan sinergi komunikasi pemerintah pusat dan daerah dalam menghadapi DFK dan disrupsi informasi.
Turut hadir Wakil Menko Polkam Letjen TNI (Purn.) Lodewijk F. Paulus dan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali.
Dengan forum ini, pemerintah berharap Bakohumas dapat menjadi garda depan yang menghadirkan informasi benar, positif, dan membangun optimisme bagi masyarakat.(*)
Sumber Humas Menko Polkam RI
