JATIMTERBARU.COM, MALANG – Pemerintah menghadapi tantangan besar untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 8 persen tanpa mengorbankan kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, penciptaan lapangan kerja hijau atau green jobs perlu menjadi bagian penting dari strategi pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.
Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak cukup diukur melalui angka pertumbuhan ekonomi dan besarnya investasi. Pemerintah juga perlu memastikan masyarakat memperoleh pekerjaan yang layak, perlindungan sosial, serta lingkungan hidup yang berkelanjutan.
Bima menyampaikan pandangan tersebut saat menjadi pembicara dalam The Fifth International Conference of Public Administration and Governance (ICOPAC) 2026. Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya (FIA UB) menyelenggarakan konferensi tersebut di Malang, Selasa (20/10/2026).
Forum bertema Bridging Public Administration, Educational Administration, Library and Information Science for Sustainable Governance itu membahas tantangan tata kelola pemerintahan di tengah perubahan ekonomi, teknologi, dan kebutuhan pembangunan berkelanjutan.
Pertumbuhan Ekonomi Harus Berdampak Nyata
Bima menilai Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat posisinya dalam perekonomian global. Namun, pemerintah perlu mengarahkan peluang tersebut melalui kebijakan yang mampu menyelaraskan pertumbuhan ekonomi, pemerataan kesejahteraan, dan perlindungan lingkungan.
Ia mengingatkan bahwa pilihan kebijakan saat ini akan menentukan arah masa depan Indonesia. Pemerintah harus memastikan agenda pembangunan menghasilkan manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar mengejar capaian statistik.
“Sekarang kita berada di persimpangan jalan. Pertanyaannya, apakah kita akan menuju Indonesia yang cerah atau justru Indonesia yang gelap?” menjadi pesan Bima dalam forum tersebut.
Menurutnya, pemerintah pusat dan daerah perlu menerjemahkan target ekonomi nasional ke dalam program yang menjawab kebutuhan masyarakat. Kebijakan pembangunan harus mampu memperluas kesempatan kerja, menekan kemiskinan, dan menjaga keseimbangan ekologi.
Bima mengingatkan bahwa pertumbuhan ekonomi yang mengabaikan daya dukung lingkungan justru berpotensi menimbulkan persoalan baru. Karena itu, pemerintah perlu menempatkan keberlanjutan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan.
Green Jobs Buka Peluang Kerja Berkelanjutan
Salah satu agenda yang mendapat perhatian dalam paparan Bima ialah pengembangan green jobs. Konsep ini merujuk pada pekerjaan yang mendukung pelestarian lingkungan sekaligus mendorong pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
Indonesia memiliki sejumlah sektor potensial untuk mengembangkan lapangan kerja hijau. Di antaranya, pengelolaan sampah dan limbah, pertanian organik, transportasi berkelanjutan, serta energi terbarukan.
Pengembangan sektor tersebut membutuhkan dukungan kebijakan yang tepat. Pemerintah perlu membuka peluang kerja baru sekaligus menyiapkan tenaga kerja dengan keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan industri dan perkembangan teknologi.
Selain itu, pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengidentifikasi potensi ekonomi lokal. Dengan perencanaan yang terarah, daerah dapat mengembangkan sektor ramah lingkungan sekaligus memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat.
Bima menekankan bahwa transformasi ekonomi harus berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pekerjaan. Dengan demikian, agenda pembangunan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan, tetapi juga memberikan manfaat sosial yang lebih luas.
Dominasi Pekerja Informal Jadi Tantangan
Persoalan ketenagakerjaan juga menjadi perhatian Bima. Dalam paparannya, ia menyebut sekitar 60 persen pekerja Indonesia masih berada di sektor informal.
Besarnya proporsi tersebut menunjukkan tantangan dalam memperluas akses terhadap pekerjaan yang stabil dan perlindungan sosial. Pekerja informal cenderung menghadapi kerentanan ketika tekanan ekonomi meningkat, terutama jika mereka tidak memiliki jaminan sosial yang memadai.
Sebagai pembanding, Bima menyebut Batam memiliki hampir 70 persen pekerja di sektor formal. Perbandingan tersebut menyoroti pentingnya memperluas kesempatan kerja formal yang berkualitas.
Namun, peningkatan formalitas pekerjaan tetap perlu berjalan bersama dengan penerapan prinsip pembangunan berkelanjutan. Pemerintah harus memastikan pertumbuhan industri tidak menimbulkan kerusakan lingkungan maupun memperbesar kesenjangan sosial.
Bima juga mengingatkan pemerintah agar tidak terpaku pada pola pembangunan masa lalu. Perubahan teknologi, struktur ekonomi, dan kebutuhan masyarakat menuntut pemerintah menyusun kebijakan yang adaptif serta berorientasi jangka panjang.
Dalam paparannya, ia menguraikan tiga konsep risiko masa depan, yaitu used future, default future, dan disowned future. Ketiganya menggambarkan risiko ketika pemerintah terus menggunakan pola lama, membiarkan persoalan tanpa penyelesaian, atau mengabaikan kepentingan jangka panjang akibat kesalahan menentukan prioritas.
Rektor UB Soroti Peran AI dalam Tata Kelola
Pada kesempatan yang sama, Rektor Universitas Brawijaya, Prof. Widodo, menyoroti peluang pemanfaatan kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI) untuk meningkatkan kualitas administrasi dan pelayanan publik.
Menurut Widodo, teknologi AI dapat membantu pemerintah mempercepat proses perizinan, memeriksa anggaran, mengolah informasi, serta mendukung pengambilan keputusan. Meski demikian, pemerintah tetap membutuhkan pengawasan manusia untuk menjaga akurasi dan akuntabilitas setiap keputusan.
“AI tidak membuat administrasi menjadi kurang penting. Sebaliknya, AI membuat keberadaan administrator yang kompeten menjadi semakin penting,” tegas Widodo.
Ia menjelaskan bahwa perkembangan AI justru meningkatkan kebutuhan terhadap sumber daya manusia yang mampu berpikir kritis dan mengambil keputusan secara etis.
Kemampuan memverifikasi informasi juga semakin penting. Langkah tersebut diperlukan untuk mencegah penyebaran informasi palsu serta memastikan penggunaan teknologi tetap mendukung kepentingan publik.
Dengan demikian, transformasi digital tidak cukup hanya mengandalkan kecanggihan teknologi. Pemerintah juga perlu memperkuat kompetensi aparatur dan membangun sistem pengawasan yang bertanggung jawab.
ICOPAC Perkuat Kolaborasi Akademik
Dekan FIA UB, Prof. Dr. Hamidah Nayati Utami, menilai ICOPAC memiliki peran penting dalam mempertemukan akademisi dan berbagai disiplin ilmu untuk membahas persoalan tata kelola pemerintahan.
Konferensi ini menghubungkan kajian administrasi publik, administrasi pendidikan, serta ilmu perpustakaan dan informasi. Kolaborasi tersebut diharapkan menghasilkan perspektif yang lebih luas dalam menjawab tantangan pembangunan.
Sejak penyelenggaraan perdananya pada 2022, ICOPAC terus menjadi ruang pertukaran gagasan dan penguatan jejaring akademik internasional. Forum ini juga mendorong peneliti mengembangkan rekomendasi kebijakan berdasarkan hasil penelitian.
Hamidah berharap pertukaran pengetahuan dalam konferensi tersebut dapat memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan tata kelola pemerintahan. Perguruan tinggi perlu mengambil peran lebih besar dengan menghadirkan riset yang relevan dan solusi yang dapat diterapkan.
Indonesia Emas 2045 Butuh Pembangunan Berkelanjutan
Berbagai pandangan dalam ICOPAC 2026 menegaskan pentingnya menghubungkan kebijakan ekonomi, pengembangan sumber daya manusia, inovasi teknologi, dan perlindungan lingkungan.
Target pertumbuhan ekonomi 8 persen membutuhkan strategi yang tidak hanya mengejar peningkatan produksi dan investasi. Pemerintah juga perlu memperluas pekerjaan layak, memperkuat perlindungan pekerja, dan memastikan pembangunan memberikan manfaat secara merata.
Dalam konteks tersebut, pengembangan green jobs dan pemanfaatan AI dapat menjadi bagian dari upaya membangun ekonomi yang adaptif. Namun, keduanya membutuhkan tata kelola yang akuntabel, kebijakan yang tepat, serta kesiapan sumber daya manusia.
Menuju Indonesia Emas 2045, tantangan pemerintah bukan sekadar mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pemerintah juga perlu memastikan pertumbuhan tersebut berjalan berkelanjutan, memperkuat kesejahteraan rakyat, dan menjaga lingkungan bagi generasi mendatang.
