JATIMTERBARU.COM – KABUPATEN MALANG – Pemerintah Kabupaten Malang resmi menginisiasi transformasi budaya kerja Aparatur Sipil Negara (ASN) berkonsep ramah lingkungan melalui peluncuran program Eco Office di Kantor Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Senin (31/8/2026).
Langkah ini menjadi pijakan awal menciptakan sistem birokrasi yang mandiri, efisien, dan peduli lingkungan di seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga tingkat kecamatan.
Bupati Malang HM Sanusi menegaskan bahwa Eco Office bukan sebatas pembenahan tampilan fisik kantor agar terlihat asri. Lebih jauh, program ini ditujukan untuk merevolusi pola pikir dan perilaku harian para aparatur dalam mengelola sumber daya.
Sanusi secara khusus menugaskan Sekretaris Daerah untuk merancang regulasi pelaksana agar kebijakan ini wajib diimplementasikan secara bertahap oleh seluruh jajaran pimpinan OPD dan camat.
“Perubahan perilaku itu hal yang paling utama. Pemimpin dan seluruh aparatur pada dasarnya adalah pelayan masyarakat, sehingga budaya menjaga lingkungan serta efisiensi harus dimulai dari ruang kerja sendiri. Jika pimpinannya memberi contoh, pegawai di bawahnya akan lebih mudah mengikuti,” tegas Sanusi.
Sebagai percontohan awal, DLH Kabupaten Malang menerapkan serangkaian inovasi fasilitas hijau (eco-facilities). Kantor DLH kini dilengkapi sistem penampungan dan pemanfaatan air hujan dari atap, instalasi roof drain untuk menstabilkan suhu ruangan secara alami agar lebih sejuk, pengolahan sampah organik, hingga pengembangan kebun hidroponik dan tanaman produktif.
Untuk memangkas jejak karbon operasional, aktivitas mobilitas pegawai juga mulai diarahkan mengalihkan penggunaan kendaraan konvensional ke motor listrik.
Sementara Kepala DLH Kabupaten Malang, Ahmad Dzulfikar Nurrahman, menjelaskan bahwa pembenahan fasilitas tersebut diimbangi dengan pembiasaan regulasi harian, seperti kewajiban membawa tumbler pribadi, pembatasan ketat penggunaan kertas serta plastik sekali pakai, dan pemilahan sampah langsung dari meja kerja.
“Fokus utama kami adalah membentuk kesadaran pegawai. Pengurangan emisi dan penanganan sampah tidak akan berdampak signifikan jika hanya mengandalkan visual kantor tanpa dibarengi perubahan kebiasaan sehari-hari,” terang Dzulfikar.
Mengenai pendanaan fasilitas Eco Office, Dzulfikar menyebutkan skema pembiayaannya memanfaatkan kombinasi pos anggaran pemeliharaan aset, dukungan Corporate Social Responsibility (CSR), hingga ketersediaan donasi sponsor.
Pemkab Malang optimistis dampak pemangkasan emisi dan volume sampah akan tereskalasi secara masif begitu seluruh perkantoran birokrasi mengadopsi standar serupa.
