JATIMTERBARU.COM, MALANG — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Malang memasuki fase pengawasan yang semakin ketat. Dengan ratusan ribu anak menjadi penerima manfaat, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang menegaskan tidak boleh ada kelalaian, terutama menyangkut keamanan dan kualitas makanan yang disajikan.
Bupati Malang Drs. H. M. Sanusi, M.M., bahkan memberikan peringatan keras kepada seluruh pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) agar tidak menjadikan program MBG sebagai ladang keuntungan dengan mengorbankan mutu makanan.
“Jangan main-main, ini menyangkut nyawa orang dan kualitas anak bangsa. Jika terjadi keracunan akibat kelalaian, saya tidak segan untuk menuntut secara pidana,” tegas Sanusi saat menghadiri koordinasi dan monitoring pelaksanaan MBG bersama Staf Khusus Kepala Staf Kepresidenan, Alfret Denny Djoike Tuejeh, beserta rombongan Kantor Staf Presiden (KSP) RI di Pendopo Agung Kabupaten Malang, Senin (7/9/2026).
Peringatan tersebut menjadi perhatian serius mengingat cakupan program MBG di Kabupaten Malang terus meluas. Berdasarkan laporan Satgas Percepatan MBG, sebanyak 627.925 penerima manfaat saat ini telah mendapatkan layanan melalui 258 SPPG yang telah beroperasi.
Besarnya cakupan tersebut membuat aspek keamanan pangan menjadi salah satu titik krusial yang tidak bisa ditawar. Dari 258 SPPG, sebanyak 226 SPPG atau 87,6 persen telah mengantongi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).
Capaian itu menunjukkan adanya upaya memperkuat standar higiene dan sanitasi. Namun, Pemkab Malang menilai sertifikasi saja belum cukup. Pengawasan di lapangan harus berjalan setiap hari untuk memastikan makanan yang diterima siswa benar-benar aman dan layak dikonsumsi.
Karena itu, seluruh SPPG diwajibkan menjalankan dapur sesuai standar operasional prosedur. Pengawasan meliputi pemantauan kandungan gizi oleh tenaga ahli, pencantuman batas waktu konsumsi pada wadah makanan, hingga pemeriksaan sampel makanan sebelum dibagikan kepada penerima manfaat.
Sanusi secara khusus menekankan pentingnya test food sebelum makanan disajikan kepada siswa. Langkah tersebut dinilai menjadi bagian penting untuk mencegah terjadinya persoalan keamanan pangan yang dapat berdampak langsung terhadap kesehatan anak.
“Makanan yang diberikan kepada anak-anak harus benar-benar aman. Jangan sampai karena kelalaian, program yang bertujuan meningkatkan kualitas generasi justru menimbulkan persoalan baru,” tegasnya.
Di sisi lain, Pemkab Malang mulai membangun sistem pengawasan yang lebih terbuka dengan memanfaatkan teknologi digital. Masyarakat dapat menyampaikan keluhan maupun laporan melalui portal lapor-mbg.malangkab.go.id.
Sementara itu, portal sppg.malangkab.go.id digunakan sebagai instrumen pelaporan bagi seluruh kepala SPPG. Data pelaksanaan MBG diwajibkan diperbarui secara real-time, mulai dari jumlah penerima manfaat jenjang PAUD hingga SMA, menu makanan, distributor, hingga sertifikasi.
Sistem tersebut diharapkan membuat setiap persoalan dapat diketahui lebih cepat sekaligus memperkuat transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan MBG.
Sanusi menilai bahwa program MBG memiliki tujuan yang jauh lebih besar daripada sekadar membagikan makanan gratis. Program tersebut merupakan bagian dari investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
Menurutnya, kecukupan nutrisi pada masa pertumbuhan akan berpengaruh terhadap kesehatan, perkembangan fisik dan kemampuan kognitif anak. Karena itu, peningkatan kualitas pendidikan harus berjalan beriringan dengan pemenuhan gizi.
“Presiden sangat konsen untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan SDM. Salah satu caranya adalah dengan memastikan kecukupan gizi agar IQ anak-anak kita meningkat dan mereka tumbuh menjadi pemimpin yang pintar,” ujarnya.
Optimisme terhadap dampak MBG juga ditopang capaian pendidikan Kabupaten Malang. Hingga 2025, sekitar 5.000 siswa SMP tercatat lulus dengan nilai rata-rata 9. Bahkan, 66 siswa berhasil meraih nilai sempurna 100.
Pemkab Malang berharap pemenuhan gizi melalui MBG dapat semakin memperkuat kualitas peserta didik, baik dari sisi kesehatan, daya tahan tubuh maupun kemampuan belajar.
Program tersebut juga diarahkan agar memberikan efek ekonomi bagi masyarakat. Pemkab Malang tengah menyiapkan skema pengelolaan limbah dapur MBG sehingga sisa produksi makanan tidak sekadar menjadi sampah, tetapi dapat diolah menjadi produk yang memiliki nilai ekonomis.
Langkah itu sekaligus diharapkan mampu mengurangi potensi pencemaran lingkungan dan membuka peluang usaha baru bagi masyarakat di sekitar rantai penyediaan MBG.
Dengan demikian, keberhasilan MBG tidak hanya ditentukan oleh seberapa banyak makanan yang dibagikan. Lebih penting, program tersebut harus mampu menjamin makanan yang aman, bergizi, tepat sasaran dan dikelola secara transparan.
Pengawasan pun dilakukan secara berlapis dengan melibatkan Sekretaris Daerah selaku Komandan Satgas, Inspektorat, Dinas Kesehatan, serta unsur TNI dan Polri. Para camat di 33 kecamatan juga diminta aktif memantau pelaksanaan MBG di wilayah masing-masing.
Pemkab Malang menegaskan, MBG merupakan program strategis yang menyentuh langsung masa depan anak-anak. Karena itu, seluruh pihak yang terlibat dituntut tidak hanya mengejar target penyaluran, tetapi memastikan setiap porsi makanan yang sampai ke tangan anak benar-benar memenuhi standar gizi dan keamanan.
Sebab, di balik setiap kotak makanan MBG, ada kesehatan, pendidikan, dan masa depan generasi bangsa yang dipertaruhkan.
Sumber Prokopim Pemkab Malang
