JATIMTERBARU.COM, SIDOARJO — Pemerintah Kabupaten Sidoarjo mulai mempercepat tahapan pembebasan lahan untuk pembangunan Flyover Gedangan.
Bersama Badan Pertanahan Nasional (BPN), Pemkab Sidoarjo kini melakukan pengukuran dan pemetaan terhadap 122 bidang tanah yang terdampak proyek tersebut.
Pengukuran menjadi salah satu tahapan penting sebelum proses pembebasan lahan memasuki tahap penilaian atau appraisal.
Pemerintah daerah berharap seluruh tahapan dapat berjalan cepat sehingga pembayaran ganti rugi kepada masyarakat tidak mengalami keterlambatan.
Bupati Sidoarjo Subandi mengatakan, proses pengukuran dan pemetaan harus segera dituntaskan agar tahapan selanjutnya dapat langsung dilakukan.
“Setelah pengukuran selesai, proses dilanjutkan dengan appraisal. Kami ingin semuanya dipercepat agar pembayaran ganti rugi tidak molor,” ujar Subandi.
Untuk mendukung pembebasan lahan, Pemkab Sidoarjo telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp225 miliar melalui APBD 2026. Namun, kebutuhan keseluruhan diperkirakan mencapai sekitar Rp450 miliar.
Keterbatasan anggaran tersebut akan disiasati melalui pengusulan tambahan pembiayaan pada penganggaran 2027. Meski demikian, Pemkab Sidoarjo tetap menargetkan pembebasan lahan dapat diselesaikan sepanjang 2026.
Target tersebut menjadi penting karena pembangunan fisik Flyover Gedangan direncanakan mulai dikerjakan pada 2027. Artinya, penyelesaian persoalan lahan menjadi salah satu kunci agar proyek tidak kembali mengalami penundaan.
Di lapangan, proses pengukuran dilakukan secara bertahap oleh petugas BPN bersama jajaran Pemkab Sidoarjo. Dalam pelaksanaannya, tim menargetkan pengukuran sekitar 20 hingga 25 bidang tanah setiap hari.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Bina Marga, dan Sumber Daya Air (PUBMSDA) Kabupaten Sidoarjo M Makhmud menjelaskan, jumlah 122 bidang tersebut merupakan hasil pendataan sekaligus verifikasi faktual terhadap para pemilik lahan.
“Sebanyak 122 bidang sudah terdata dan diverifikasi. Saat ini prosesnya masuk tahap pengukuran,” kata Makhmud.
Dampak pembangunan tidak hanya menyentuh lahan milik masyarakat. Sejumlah aset dan fasilitas pemerintah juga masuk dalam area terdampak, termasuk sebagian kawasan Balai Desa Gedangan, bekas gedung UPTD, hingga Kantor Polsek Gedangan yang terdampak secara penuh.
Pembangunan Flyover Gedangan sendiri diproyeksikan menjadi salah satu solusi untuk mengurai kepadatan lalu lintas di koridor Surabaya-Sidoarjo. Kawasan Gedangan selama ini dikenal sebagai salah satu titik yang kerap mengalami antrean kendaraan, terutama pada jam-jam sibuk.
Dengan dimulainya pengukuran 122 bidang tanah, Pemkab Sidoarjo kini mengejar penyelesaian tahapan administrasi dan teknis sebelum masuk ke appraisal serta pembayaran ganti rugi.
Pemerintah daerah menargetkan seluruh proses pembebasan lahan rampung pada 2026. Jika target tersebut tercapai, pembangunan fisik Flyover Gedangan diharapkan dapat mulai direalisasikan pada 2027 sebagai bagian dari upaya meningkatkan kelancaran konektivitas Surabaya-Sidoarjo.
