JATIMTERBARU.COM, SURABAYA – Kekeringan yang berulang setiap musim kemarau di Kabupaten Tuban dan Bojonegoro dinilai tidak lagi cukup ditangani dengan pola respons darurat.
Pemerintah daerah didorong mulai membangun sistem ketahanan air yang terintegrasi agar persoalan krisis air tidak terus berulang dari tahun ke tahun.
Anggota DPRD Jawa Timur dari Fraksi PDI Perjuangan, Ony Setiawan, meminta Pemerintah Provinsi Jawa Timur bersama Pemkab Tuban dan Bojonegoro mengubah pendekatan penanganan kekeringan.
Menurutnya, distribusi air bersih menggunakan truk tangki memang menjadi solusi penting ketika kondisi darurat, tetapi tidak semestinya menjadi pola utama setiap kali kemarau datang.
“Bantuan air tangki tetap diperlukan sebagai penanganan darurat. Tetapi jangan sampai setiap musim kemarau kita kembali pada persoalan yang sama dan hanya mengandalkan dropping air,” kata Ony, legislator dari Daerah Pemilihan (Dapil) Tuban-Bojonegoro, Sabtu (11/9/2026).
Menurut Ony, karakter geografis Tuban dan Bojonegoro menjadi salah satu faktor yang membuat persoalan kekeringan membutuhkan penanganan khusus.
Sebagian wilayah kedua daerah tersebut merupakan kawasan batu kapur atau karst yang memiliki karakteristik air hujan lebih cepat meresap ke dalam tanah.
Kondisi tersebut berdampak pada menurunnya ketersediaan air permukaan maupun sumber air masyarakat ketika kemarau berlangsung panjang.
Karena itu, kebijakan ketahanan air dinilai harus dirancang berdasarkan karakter wilayah, bukan sekadar mengandalkan penanganan ketika krisis sudah terjadi.
Ony mendorong pemerintah menyusun program yang mengintegrasikan pembangunan infrastruktur air, konservasi lingkungan, serta penyesuaian sektor pertanian.
Orientasinya bukan hanya menyediakan air ketika warga mengalami kesulitan, tetapi memastikan air hujan dapat ditampung, disimpan, dikelola, dan didistribusikan hingga musim kemarau.
Sejumlah infrastruktur strategis dinilai perlu diperkuat, mulai dari pembangunan embung hingga waduk mikro di kawasan rawan kekeringan.
Infrastruktur tersebut dapat menjadi titik penampungan air saat musim penghujan sekaligus cadangan ketika pasokan air mulai menipis.
Selain itu, penguatan jaringan pipanisasi lintas wilayah juga dinilai penting. Sumber air yang relatif stabil perlu dihubungkan dengan desa-desa yang selama ini mengalami keterbatasan pasokan air bersih.
Untuk memenuhi kebutuhan air melalui sumber bawah tanah, Ony juga mendorong pengeboran sumur dalam dilakukan berdasarkan pemetaan geologi.
Kajian geolistrik diperlukan agar titik pengeboran dapat diarahkan pada kawasan yang memiliki akuifer memadai sehingga investasi infrastruktur air tidak dilakukan secara sporadis dan berisiko tidak optimal.
“Jangan sampai pengeboran dilakukan tanpa kajian yang matang. Pemetaan geologi harus menjadi dasar agar titik sumber air benar-benar tepat dan bisa memberikan manfaat jangka panjang,” ujarnya.
Menurutnya, pembangunan sarana air juga harus dibarengi dengan keterlibatan masyarakat.
Warga perlu diberikan ruang untuk ikut mengelola dan merawat fasilitas yang telah dibangun sehingga keberlanjutan program tidak sepenuhnya bergantung pada pemerintah.
Di sisi lain, aspek lingkungan tidak boleh dipisahkan dari agenda ketahanan air. Ony meminta pengawasan terhadap aktivitas pertambangan di kawasan karst diperketat karena keberadaan kawasan resapan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan tata air.
Penghijauan di kawasan hulu, sekitar mata air dan sendang juga perlu diperluas. Begitu pula pembangunan sumur resapan di lingkungan permukiman warga sebagai bagian dari upaya meningkatkan kemampuan tanah dalam menyerap dan menyimpan air hujan.
Persoalan kekeringan juga berdampak langsung terhadap sektor pertanian. Karena itu, Ony mendorong pemerintah memberikan dukungan kepada petani, terutama mereka yang mengandalkan lahan tadah hujan, agar mampu menyesuaikan pola budidaya dengan perubahan kondisi iklim.
Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui penyediaan benih berumur pendek, penyesuaian kalender tanam, penguatan fasilitas pompanisasi, serta penerapan sistem irigasi yang lebih efisien.
Langkah tersebut dinilai penting untuk menekan risiko gagal panen sekaligus menjaga produktivitas petani di tengah ketidakpastian musim.
Ony menegaskan, membangun ketahanan air membutuhkan kebijakan yang konsisten dan dukungan anggaran jangka panjang.
Pemerintah tidak cukup hanya menyiapkan anggaran tanggap darurat ketika kekeringan melanda, tetapi perlu mengalokasikan pembiayaan secara berkelanjutan melalui APBD untuk membangun sistem pencegahan dan pengelolaan air.
Ia berharap sinergi antara Pemprov Jatim, Pemkab Tuban dan Bojonegoro, DPRD, masyarakat, serta dunia usaha dapat mempercepat terwujudnya solusi permanen terhadap persoalan kekeringan.
“Dengan begitu, daerah yang selama ini menjadi langganan krisis air bisa mandiri dan tak lagi bergantung pada bantuan tangki air,” tegas Ony.
Sumber Diskominfo Pemrov Jatim
