JATIMTERBARU.COM, BLITAR — Kasus dugaan perundungan dan penganiayaan yang melibatkan pelajar madrasah tsanawiyah (MTs) di Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar, menjadi perhatian serius setelah rekaman kejadian tersebut beredar luas di media sosial.
Peristiwa yang terjadi pada Kamis (20/8/2026) itu kini dalam penanganan Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Blitar.
Polisi memastikan proses penanganan dilakukan dengan memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku, mengingat pihak-pihak yang terlibat masih berusia anak.
Kapolsek Wlingi AKP Kus Hartono mengungkapkan, korban berinisial F (14) dilaporkan mengalami mimisan serta mengeluhkan rasa sakit pada bagian pinggang kanan setelah kejadian. Sementara itu, terduga pelaku berinisial G (13) diketahui merupakan adik kelas korban.
Menurut keterangan kepolisian, sejumlah siswa berada di lokasi ketika peristiwa berlangsung. Salah seorang teman terduga pelaku bahkan diminta untuk merekam kejadian tersebut. Rekaman itu kemudian tersebar di media sosial pada Jumat (21/8) dan memicu perhatian publik.
Pihak keluarga korban telah membuat laporan kepada kepolisian. Korban juga telah menjalani pemeriksaan medis melalui visum untuk mendukung proses penyelidikan.
Polisi selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap terduga pelaku maupun sejumlah saksi yang mengetahui peristiwa tersebut.
Karena perkara melibatkan anak, kepolisian menegaskan bahwa proses hukum akan mengacu pada ketentuan dalam sistem peradilan pidana anak.
Salah satu mekanisme yang menjadi bagian dari penanganan perkara adalah upaya diversi dengan tetap mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak serta kondisi seluruh pihak yang terlibat.
Selain menangani aspek hukum, kepolisian juga menaruh perhatian terhadap pembinaan siswa yang berada di lokasi kejadian.
Langkah tersebut dinilai penting agar para pelajar memahami bahwa tindakan kekerasan, membiarkan perundungan, maupun merekam dan menyebarluaskan kejadian semacam itu dapat menimbulkan dampak serius bagi korban maupun lingkungan pendidikan.
Kasus ini kembali menegaskan pentingnya pengawasan bersama terhadap interaksi antarpelajar.
Sekolah, keluarga, dan lingkungan sekitar memiliki peran strategis dalam membangun ruang pendidikan yang aman, sekaligus mencegah munculnya budaya kekerasan dan perundungan di kalangan anak.
Di tengah derasnya arus informasi di media sosial, masyarakat juga diharapkan tidak ikut menyebarluaskan video maupun identitas anak yang terlibat.
Perlindungan terhadap anak harus tetap menjadi prioritas, sementara proses penanganan perkara diserahkan kepada pihak berwenang agar berjalan secara objektif, edukatif, dan sesuai ketentuan hukum.(*)
