JATIMTERBARU.COM, SURAKARTA — Wali Kota Malang Dr. Ir. Wahyu Hidayat, MM., selaku Ketua Komisariat Wilayah IV Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI), menegaskan pentingnya memperkuat posisi APEKSI sebagai mitra strategis pemerintah pusat.
Penegasan itu disampaikan dalam Rapat Kerja Gabungan Dewan Pengurus Pusat, Dewan Pengawas, dan Ketua Komwil APEKSI di House of Danarhadi, Surakarta, Kamis (3/9/2026).
Forum tersebut menjadi ruang konsolidasi kebijakan antarpemerintah kota. Agenda utamanya mengevaluasi program kerja 2026 dan menyusun arah bersama untuk menjawab tantangan pembangunan perkotaan
Wahyu menyampaikan komitmen Komwil IV yang membawahi Jawa Timur, Bali, dan Nusa Tenggara untuk mengawal tiga prioritas DPP APEKSI: penguatan otonomi daerah, transformasi layanan publik berbasis digital, serta perluasan kerja sama antarkota.
“Sebagai Ketua Komwil IV, kami memandang forum ini sangat penting untuk menyamakan langkah. Ke depan, kota-kota di wilayah kami siap bersinergi menjalankan program APEKSI yang berdampak langsung kepada masyarakat, mulai dari penguatan ekonomi kerakyatan, penataan kota berkelanjutan, hingga peningkatan kapasitas pemerintahan,” ujarnya.
Menurut Wahyu, persoalan perkotaan saat ini bersifat lintas sektor. Mulai dari kemiskinan, perubahan iklim, digitalisasi pemerintahan, hingga tuntutan peningkatan kualitas layanan publik tidak bisa diselesaikan secara parsial.
Karena itu, APEKSI diposisikan sebagai wadah konsolidasi untuk merumuskan solusi dan menyampaikan aspirasi daerah secara kolektif kepada pemerintah pusat.
Rapat juga membahas sejumlah rekomendasi yang akan dibawa APEKSI ke tingkat nasional. Isu krusial yang disorot antara lain percepatan transformasi digital pemerintahan, penanggulangan kemiskinan perkotaan, serta penguatan kesiapsiagaan kota menghadapi dampak perubahan iklim.
“Kolaborasi menjadi kunci. Aspirasi pemerintah kota harus dapat dirumuskan secara bersama sehingga memiliki kekuatan untuk diperjuangkan di tingkat nasional,” tegas Wahyu.
Rangkaian kegiatan dilanjutkan dengan agenda “Wali Kota Jumpa Media” sebagai ruang dialog isu strategis perkotaan dan pengawalan implementasi hasil rapat di daerah.
Kehadiran Wali Kota Malang sekaligus menegaskan peran Kota Malang dalam jejaring pemerintah kota nasional. Melalui kepemimpinan di Komwil IV, Kota Malang diharapkan menjadi penggerak kolaborasi sekaligus penyambung kepentingan daerah ke forum kebijakan nasional.
Direktur Eksekutif APEKSI Alwis Rustam menilai tantangan pemerintah kota kini tidak lagi sebatas teknis administrasi. Diperlukan dialog kebijakan, konsolidasi, dan kemauan politik agar rekomendasi daerah dapat diterjemahkan menjadi kebijakan nasional.
Hasil Rakernas XVIII APEKSI telah menetapkan arah bersama: reformasi keuangan publik, penataan ASN dan PPPK, percepatan digitalisasi, pembangunan infrastruktur terintegrasi, serta kejelasan pembagian kewenangan pusat-daerah.
Dalam Dialog Kota Tangguh, APEKSI menyoroti lima isu utama yakni, Pertama sinkronisasi tata kelola ASN dan pembagian kewenangan.
Kedua keadilan fiskal melalui formula Dana Bagi Hasil yang lebih proporsional.
Ketiga keberlanjutan keuangan daerah di tengah kebijakan PPPK dan Transfer ke Daerah.
Keempat kolaborasi pendanaan, proyek nasional dan program kesejahteraan.
Kelima penyelarasan tata ruang, lingkungan, dan investasi.
APEKSI mendorong pemerintah kota memperkuat ekonomi lokal dan UMKM, membangun pengelolaan lingkungan yang adaptif, serta memperluas partisipasi generasi muda.
Dengan memperkuat sinergi antarpemerintah kota dan pemerintah pusat, APEKSI menargetkan terbentuknya ekosistem pembangunan perkotaan yang kolaboratif.
Tujuannya menghadirkan kota yang tumbuh secara ekonomi, memberikan pelayanan publik berkualitas, berkeadilan, adaptif, dan berkelanjutan.(*)
Sumber Prokopim Pemkot Malang
