JATIMTERBARU.COM, MALANG – DPRD Kota Malang menggelar Rapat Paripurna dengan agenda penyampaian pandangan fraksi terhadap Rancangan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD Tahun Anggaran 2026, di Ruang Paripurna DPRD, Selasa (18/8/2026).
Pembahasan difokuskan pada kesinambungan program APBD murni 2026, sekaligus penyesuaian terhadap dinamika fiskal dan kebutuhan masyarakat.
Ketua DPRD Kota Malang, Amithya Ratnanggani Sirraduhita, menegaskan perubahan KUA-PPAS merupakan kelanjutan kebijakan yang telah diformulasikan dalam APBD murni.
“Prinsip kita melanjutkan apa yang sudah diformulasikan oleh pemerintah kota di APBD murni. Kita melihat perkembangannya seperti apa. Yang jelas ada beberapa catatan yang mungkin bisa kita bahas selepas ini,” ujar Amithya.
Salah satu sorotan utama adalah sektor pendapatan. DPRD menilai Pemkot masih perlu menggali potensi sumber pendapatan baru di luar tambahan Rp23 miliar yang telah ditetapkan dalam rancangan perubahan.
“Kalau ingin lebih ter-breakdown, pertama kita bicarakan soal pendapatan. Apakah ada kemungkinan sumber-sumber pendapatan yang sekiranya masih bisa digenjot lagi selain Rp23 miliar yang sudah ditetapkan untuk naik,” jelasnya.
DPRD juga mengingatkan pentingnya pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan mandatory spending. Menurut Amithya, keberhasilan APBD tidak hanya diukur dari serapan anggaran, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat.
“Yang jelas kami tetap ada beberapa poin yang harus diselesaikan oleh pemerintah kota yang kaitannya dengan standar pelayanan minimal. Kemudian mandatory spending pun juga harus terselesaikan. Output dan outcome-nya,” tegasnya.
Sebelumnya, DPRD telah menggelar rapat kerja bersama komisi untuk memetakan program yang berpotensi tidak terlaksana. Hasil pemetaan itu akan menjadi bahan penguatan program prioritas agar tetap berjalan sesuai target.
Wali Kota Malang Wahyu Hidayat menanggapi sejumlah catatan DPRD. Terkait evaluasi kinerja BUMD Tunas dan Tugu Arta, Pemkot akan segera membentuk Panitia Seleksi (Pansel) setelah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri.
“Yang jelas kita sesuai dengan masukan dari DPRD, kita akan mensegerakan, kita akan bentuk pansel. Pansel di dua, nanti untuk Tunas sama Tugu Arta,” kata Wahyu.
Menyinggung target pendapatan yang lebih rendah dibanding realisasi 2025, Wahyu menyebut ada peningkatan di sektor pajak dan kontribusi, namun PAD secara keseluruhan masih turun.
Untuk porsi belanja pegawai yang mencapai sekitar 43 persen, Wahyu menjelaskan hal itu dipengaruhi kenaikan beban PPPK. Pemkot telah berkonsultasi ke Kemendagri dan mendapat ruang kebijakan, meski pada 2027 batas maksimal belanja pegawai kembali diarahkan ke 30 persen.
“Karena terkait dengan PPPK yang memang ada kenaikan sangat tinggi sekali, jadi beban pemerintah daerah. Akhirnya untuk anggaran untuk kepegawaian jadi naik,” jelasnya.
Soal relokasi Pasar Gadang, Wahyu memastikan prosesnya telah selesai. Pemkot juga meminta Inspektorat melakukan review agar tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
Tingginya angka Belanja Tidak Terduga (BTT) dijelaskan sebagai dana titipan dari pusat yang belum memiliki kode rekening. Sektor pendidikan menjadi penerima terbesar, termasuk dukungan untuk Madrasah Diniyah.
Terkait usulan program RW Berkelas, Wahyu menyebut program RT Berkelas saat ini sudah berjalan dengan progres hampir 80 persen. Pencairan dilakukan bertahap sehingga serapan awal belum menggambarkan capaian utuh.
“Kalau dari progres yang saya terima, malah sekarang sudah lebih dari 30-40 persen. Karena ini kan bertahap, pencairannya bertahap. Yang di kita sudah hampir 80 persen,” ungkapnya.
Amithya menambahkan, pembahasan tahap ini masih pada arah kebijakan makro. Rincian alokasi anggaran akan dibahas lebih mendalam pada Rancangan Perubahan APBD.
“Yang jelas ini kita tetapkan dulu konsep makronya seperti apa, kebijakan makronya seperti apa. Untuk pembahasan secara anggarannya masih nanti di rancangan APBD,” pungkasnya.
