JATIMTERBARU.COM, BLITAR — Pemerintah Provinsi Jawa Timur kembali menunjukkan komitmennya menghadirkan pelayanan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Hal itu tercermin dalam kunjungan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa di Kabupaten Blitar, Sabtu (5/9/2026).
Dalam kunjungan tersebut, pemerintah provinsi menghadirkan dua agenda strategis yang menyasar persoalan mendasar masyarakat, yakni penanganan dampak kekeringan melalui penyaluran bantuan air bersih serta pelaksanaan Pasar Murah sebagai bagian dari upaya pengendalian inflasi dan penguatan ketahanan pangan.
Kepala Badan Koordinasi Wilayah Pemerintahan dan Pembangunan (Bakorwil) III Malang, Asep Kusdinar, turut mendampingi Gubernur Khofifah dalam rangkaian kegiatan tersebut.
Kehadiran Bakorwil Malang menjadi bagian dari penguatan koordinasi kewilayahan agar kebijakan pemerintah provinsi tidak berhenti pada tataran program, tetapi mampu diterjemahkan menjadi langkah konkret yang dirasakan masyarakat.
Agenda pertama berlangsung di Desa Margomulyo, Dusun Rampalombo, Kecamatan Panggungrejo. Wilayah tersebut menjadi salah satu kawasan yang menghadapi dampak kekeringan sehingga kebutuhan air bersih masyarakat mengalami peningkatan.
Pemprov Jatim menyalurkan sebanyak 120 rit air bersih untuk masyarakat terdampak kekeringan di Kabupaten Blitar. Bantuan tersebut menjangkau tujuh kecamatan, meliputi Bakung, Binangun, Kademangan, Panggungrejo, Sutojayan, Wates, dan Wonotirto.
Secara keseluruhan, dampak kekeringan di wilayah tersebut tercatat mencapai sekitar 38.270 keluarga atau 98.946 jiwa.
Selain distribusi air bersih, pemerintah juga memperkuat dukungan melalui penyediaan sarana penampungan air. Sebanyak 90 unit tandon berkapasitas 1.200 liter dan 250 jerigen berkapasitas 15 liter turut disalurkan untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air selama musim kemarau.
Khusus bagi masyarakat Desa Margomulyo, bantuan yang diberikan berupa 17.000 liter air bersih untuk 40 keluarga atau sekitar 162 jiwa. Bantuan tersebut dilengkapi tiga unit tandon serta 40 jerigen sebagai sarana penyimpanan.
Asep Kusdinar menegaskan, penanganan kekeringan membutuhkan respons cepat sekaligus koordinasi lintas pemerintahan agar bantuan dapat menjangkau masyarakat secara tepat.
“Ketika air bersih menjadi kebutuhan mendasar masyarakat, maka kehadiran pemerintah harus dirasakan secara langsung. Dibutuhkan koordinasi yang cepat antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat daerah dan seluruh unsur terkait agar bantuan benar-benar sampai kepada masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Dari Panggungrejo, rangkaian agenda berlanjut ke Lapangan Brubuh, Kelurahan Kalipang, Kecamatan Sutojayan. Di lokasi tersebut, Gubernur Khofifah meninjau pelaksanaan Pasar Murah dalam rangka Pengendalian Inflasi dan Ketahanan Pangan Jawa Timur 2026.
Pasar Murah menghadirkan beragam kebutuhan pokok masyarakat serta produk Industri Kecil dan Menengah (IKM). Program tersebut menjadi salah satu instrumen pemerintah dalam menjaga stabilitas harga sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat.
Pelaksanaan Pasar Murah di Sutojayan juga menjadi titik ke-118 dalam rangkaian penjangkauan suplai logistik yang dilakukan Pemprov Jatim. Sejumlah komoditas pangan dijual dengan harga lebih terjangkau melalui dukungan subsidi pemerintah.
Beras medium tersedia dengan harga Rp11.000 per kilogram, beras premium Rp14.000 per kilogram, minyak goreng Rp13.000 per liter, telur ayam ras Rp20.000 per pak, tepung terigu Rp10.000 per kilogram, serta gula pasir Rp14.000 per kilogram.
Sementara itu, bawang merah dan bawang putih masing-masing dibanderol Rp6.000 per 250 gram. Paket cabai dijual Rp5.000 per 200 gram, sedangkan daging ayam ras tersedia dengan harga Rp32.000 per pak.
Menurut Asep, Pasar Murah tidak semata-mata ditujukan untuk menghadirkan komoditas dengan harga lebih rendah.
Lebih jauh, kegiatan tersebut merupakan bagian dari strategi menjaga keseimbangan antara ketersediaan pasokan, keterjangkauan harga, daya beli masyarakat dan stabilitas inflasi.
“Pasar murah bukan hanya soal harga yang lebih rendah. Di dalamnya ada upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat, memastikan pasokan tersedia dan pada akhirnya menjaga inflasi tetap terkendali,” katanya.
Ia menambahkan, kompleksitas persoalan pembangunan daerah menuntut penguatan koordinasi lintas sektor.
Kekeringan, ketahanan pangan hingga pengendalian inflasi merupakan persoalan yang memiliki keterkaitan satu sama lain dan tidak dapat ditangani secara parsial.
“Bakorwil Malang hadir untuk memperkuat orkestrasi di wilayah. Kita memastikan komunikasi, koordinasi dan kolaborasi antar-OPD serta pemerintah kabupaten/kota berjalan dalam satu arah,” jelas Asep.
Menurutnya, pendekatan kewilayahan harus diarahkan pada kemampuan pemerintah membaca kebutuhan masyarakat sekaligus memastikan setiap intervensi memiliki dampak yang terukur.
“Kolaborasi, gotong royong dan solusi bukan sekadar slogan. Ini harus menjadi cara kerja dalam memastikan setiap kebijakan pemerintah memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tegasnya.
Dua agenda di Kabupaten Blitar tersebut, lanjut Asep, memperlihatkan keterhubungan antara pemenuhan kebutuhan dasar dan penguatan ketahanan ekonomi masyarakat.
Distribusi air bersih menjadi bentuk perlindungan terhadap masyarakat yang menghadapi tekanan akibat kekeringan, sementara Pasar Murah menjadi instrumen menjaga keterjangkauan kebutuhan pangan.
“Air bersih menyentuh kebutuhan dasar. Pangan terjangkau menyentuh daya beli. Keduanya bermuara pada satu tujuan, yaitu menjaga kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat,” tambahnya.
Kunjungan Gubernur Khofifah ke Kabupaten Blitar sekaligus menjadi momentum memperkuat sinergi antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan pemerintah daerah dalam merespons berbagai dinamika di tingkat masyarakat.
Bagi Bakorwil Malang, keterlibatan langsung di lapangan menjadi bagian penting dalam menjalankan fungsi koordinasi kewilayahan.
Selain membaca persoalan secara lebih dekat, kehadiran tersebut juga diarahkan untuk memastikan komunikasi antarpemerintah dan lintas perangkat daerah berjalan efektif.
Dari penanganan kekeringan hingga pengendalian harga pangan, pemerintah berupaya memastikan kebijakan pembangunan memiliki pijakan yang kuat pada kebutuhan masyarakat.
Kehadiran negara tidak hanya terlihat melalui kebijakan, tetapi juga melalui tindakan konkret yang mampu memberikan rasa aman, meringankan beban dan memperkuat ketahanan masyarakat.
Melalui kolaborasi antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, perangkat daerah dan seluruh unsur terkait, berbagai persoalan kewilayahan diharapkan dapat ditangani secara lebih cepat, terpadu dan berkelanjutan.
Sumber Humas Bakorwil Malang
